Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya telah menegaskan akan melakukan penerbitan atas penerapan tata kelola bank umum terkait dengan dividen payout ratio perbankan yang dianggap terlalu besar. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyatakan bahwa saat ini aturan terkait dividen payout ratio perbankan masih dalam proses rumusan oleh divisi perbankan yang dikepalai oleh Kepala…
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam waktu dekat akan menerbitkan aturan dalam upaya memperkuat penerapan tata kelola Bank Umum, terutama terkait dengan dividen perbankan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan bahwa, OJK melihat bahwa pengaturan terkait dividen bank ini perlu dilakukan sehubungan dengan fungsi pengawasan OJK. “Agar alokasi laba yang diperoleh…
Jakarta – Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae menyatakan, bahwa rencana penghapus bukuan kredit macet UMKM yang tertuang di Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) akan berlaku khususnya pada bank-bank milik negara (bank BUMN) atau Himbara. Namun demikian, kata Dian, bukan berarti bahwa semua kredit macet UMKM dihapus begitu…
Jakarta – Pemerintah memberlakukan kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di dalam negeri. Hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan dan/atau pengolahan Sumber Daya Alam (SDA) yang minimal penempatan dananya sebesar 30%. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai, ada beberapa…
Jakarta – Pemerintah menegaskan aturan wajib parkir Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) bagi para eksportir tidak akan berdampak kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa, pelaku UMKM tidak akan terdampak atas aturan penempatkan DHE SDA di dalam negeri. Baca juga: Aturan DHE Terbit,…
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi untuk semakin memperkuat pengaturan dan pengawasan industri perasuransian. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Santosa, mengatakan bahwa, penerbitan POJK tersebut merupakan tindak lanjut atas UU PPSK yang mengatur…
Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan. Peraturan pajak natura dan kenikmatan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan keadilan, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa…
Jakarta – Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui bahwa dalam penerbitan revisi Perturan Pemerintah (PP) No. 1/2019 tentang Devisa Hasil Eskpor (DHE) dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan SDA menemui sejumlah kendala. Aturan tersebut ternyata menuai protes dari beberpa pihak. Meski demikian, Airlangga menegaskan bahwa revisi aturan terkait DHE yang mewajibkan DHE SDA disimpan di…
Jakarta – Saat ini kewajiban untuk melakukan konversi bagi unit usaha syariah (UUS) masih diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Seperti diketahui, sebelumnya dalam UU Asuransi Nomor 40 Tahun 2014, UUS diwajibkan untuk melakukan spin off pada 2023. Kepala Departemen Pengawas Asuransi OJK, Dewi…