AS Harus Naikkan Plafon Utang untuk Hindari Gagal Bayar

Jakarta – Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen mengumumkan, pemerintah AS akan kehabisan dana untuk membayar pengeluaran pada 5 Juni 2023 yang berpotensi memicu kondisi gagal bayar.  Kecuali kata dia, gagal bayar bisa dihindari apabila Kongres sepakat menaikan plafon utang yang saat ini mencapai $31,4 triliun. Pengumuman Yellen tersebut memberi sedikit tambahan waktu bagi

Potensi Gagal Bayar Utang AS, Picu Pergerakan Bitcoin Cenderung Terbatas

Jakarta – Imbas dari gagalnya Pemerintah Amerika Serikat (AS) dalam menemukan kesepakatan terkait langkah-langkah untuk menghindari potensi gagal bayar utang, memicu terjadinya pergerakan Bitcoin (BTC) yang cenderung terbatas. Hal ini terlihat dari harga BTC pada pagi ini (23/5) pukul 08:00 WIB, tercatat naik tipis 0,06% dan bergerak di kisaran USD26.810 dengan tota market cap pasar

Plafon Mandek, AS Makin di Ambang Gagal Bayar Utang

Jakarta – Menteri Keuangan AS Janet Yellen menyatakan, pihaknya tidak bisa meramalkan kapan Amerika Serikat (AS) akan membayar utangnya di tengah kebuntuan pembahasan yang terjadi antara Presiden Joe Biden dengan parlemen AS.  Dalam surat kepada para pemimpin kongres, pada Senin (15/5/2023), dirinya mengatakan bahwa masih tenggat waktu hingga 1 juni 2023 mendatang bagi pemerintah AS

Potensi Gagal Bayar Utang AS Tak Berdampak Besar ke RI

Jakarta – Amerika Serikat (AS) tengah dirundung masalah ekonomi secara beruntun. Setelah kolapsnya sejumlah bank, kini AS dihadapkan dengan potensi gagal bayar utang atau default. Kondisi ini dikhawatirkan akan memberikan dampak ekonomi secara global. Lalu, bagamaina pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia? Peneliti Center of Macroeconomics and Finance INDEF Abdul Manap Pulungan mengatakan, potensi gagal bayar utang

Berisiko Gagal, Sudah Benar Kewajiban Spin Off UUS Dihapuskan

Jakarta – Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) sebelumnya telah menghapus kebijakan Unit Usaha Syariah (UUS) untuk wajib spin off di 2023 dan memberikan mandat tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara, menyatakan bahwa kriteria dan syarat kewajiban spin-off UUS akan diatur dengan memperhatikan strategi konsolidasi perbankan