6 Perusahaan Multifinance yang Dicabut Izin Usahanya Bakal Pengaruhi Kepercayaan Masyarakat? Ini Jawaban OJK

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pencabutan izin usaha kepada enam perusahaan pembiayaan atau multifinance di sepanjang 2023. OJK menegaskan keadaan tersebut tidak berdampak negatif kepada kepercayaan masyarakat terhadap industri ini. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, mengungkapkan, dengan ditutupnya perusahaan pembiayaan

Izin Usaha BPR Wijaya Kusuma Dicabut, LPS Siapkan Pembayaran Simpanan Nasabahnya

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Wijaya Kusuma di Madiun, Jawa Timur pada Kamis, 4 Januari 2024. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pun dalam melakukan tugasnya tengah memproses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan likuidasi. Dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Wijaya Kusuma, LPS akan memastikan simpanan

OJK Cabut Izin Usaha 6 Perusahaan Multifinance Sepanjang 2023, Begini Tanggapan Asosiasi

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di sepanjang tahun 2023, diketahui telah melakukan cabut izin usaha (CIU) kepada enam perusahaan pembiayaan (multifinance). Perusahaan pembiayaan yang telah dicabut izin usahanya adalah PT Woka International, PT Bentara Sinergies Multifinance (BESS Finance), PT Emas Pers ada Finance, PT Century Tokyo Leasing Indonesia, PT Al Ijarah Indonesia Finance, dan

Sempat Dibekukan, OJK Akhirnya Cabut Izin Perusahaan Pembiayaan Ini

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada hari ini (20/12) kembali mengumumkan pencabutan izin usaha perusahaan pembiayaan PT Hewlett-Packard Finance Indonesia atau PT HPFI. Keputusan pencabutan izin usaha tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP- 30/D.06/2023 tanggal 18 Desember 2023.  OJK menjelaskan bahwa, pencabutan ini dilakukan karena PT HPFI telah dikenakan penegakan

OJK Cabut Izin Usaha Perusahaan Asuransi Lagi, Ternyata Ini Masalahnya

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mencabut izin usaha perusahaan asuransi di Indonesia yakni PT Asuransi Purna Artanugraha (PT ASPAN), setelah belum lama ini OJK juga mencabut izin usaha Indosurya Life dan Kresna Life. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengatakan pencabutan izin usaha asuransi ASPAN karena perseroan tidak

Resmi! OJK Cabut Izin Usaha Emas Persada Finance

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha perusahaan pembiayaan PT Emas Persada Finance. Pencabutan izin PT Emas Persada Finance ini berdasarkan keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-12/D.06/2023 tanggal 19 September 2023. Menukil keterangan resmi OJK, pencabutan izin usaha tersebut berkaitan dengan penggabungan PT Emas Persada Finance ke dalam PT Globalindo

OJK Cabut Izin Usaha Kresna Life, Begini Tanggapan Pengamat

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Jumat (23/6) telah memutuskan untuk mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) yang dinilai tidak mampu untuk memenuhi rasio solvabilitas atau risk based capital (RBC) minimum. Pengamat Asuransi, Irvan Rahardjo, menilai bahwa, upaya pengalihan kewajiban kepada pemegang polis, yaitu skema pinjaman subordinasi atau subordinate loan (SOL)

BNI Tokyo Kantongi Izin Operasional Full Bank

Jakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI Kantor Cabang Luar Negeri Tokyo telah memiliki izin bank penuh atau full bank license dalam beroperasi di Jepang. Dengan adanya lisensi tersebut, BNI Tokyo bisa menawarkan seluruh produk perbankan mulai dari kredit, dukungan ekspor impor, dan remitansi atau pengiriman uang dari luar negeri. “Sebagai Indonesian

Tunggu Izin OJK, Dokumen IPO Pertamina Hulu Energi Masih Proses

Jakarta – Terkait dengan dokumen rencana penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) dari PT Pertamina Hulu Energi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan masih dalam proses penelaahan. Oleh karena itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi belum dapat memberikan penjelasan secara rinci terkait IPO anak usaha