Kenaikan Gaji PNS jadi Beban APBN? Ini Jawaban Kemenkeu

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bahwa kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusat dan Daerah/TNI/Polri tidak akan membuat anggaran belanja negara tahun depan membengkak. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengungkapkan, bahwa kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusat/Daerah/TNI/Polri, sudah masuk ke dalam anggaran belanja negara di tahun depan. Baca juga:

Kemenkeu Terbitkan Aturan Pajak Natura, Ini Objek yang Dikecualikan

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan.  Peraturan pajak natura dan kenikmatan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan keadilan, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa

BRI dan Kemenkeu Berkolaborasi Sukseskan Literasi Keuangan Lewat Penjualan ST010

Jakarta – Kembali menjadi mitra distribusi penjualan Surat Berharga Negara (SBN) Seri ST010 yang dikeluarkan oleh pemerintah, PT Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk atau BRI terus berupaya meningkatkan minat investasi bagi para nasabahnya. Untuk itu, upaya memaksimalkan penjualannya dilakukan oleh BRI dengan menyelenggarakan sales activity berupa talkshow “Wealth Tea Time”. Acara tersebut merupakan kolaborasi Wealth Management BRI dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Pertengahan Juni 2023, PIP Kemenkeu Salurkan Pembiayaan UMi Rp2,3 T

Jakarta – Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga 14 Juni 2023 mencatatkan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp2,3 triliun. Angka tersebut sudah menjangkau sebanyak 568.574 debitur atau 26% dari target debitur pembiayaan UMi kepada 2,2 juta debitur di tahun 2023. “Hingga 14 Juni 2023, sudah terealisasi 568.574 debitur atau mencapai 26%,” ujar

Kemenkeu Butuh Rp2,48 Triliun untuk Kelola Penerimaan Negara

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan pagu indikatif sebesar Rp2,48 triliun untuk pengelolaan penerimaan negara tahun 2024. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menyatakan, anggaran tersebut diusulkan bertujuan untuk mendapatkan penerimaan negara sebesar Rp2.718 triliun – Rp2.861 triliun. “Untuk program pengelolaan penerimaan negara tahun anggaran 2024, kamu usulkan pagu indikatif sebesar Rp2,48 triliun,” ujar Suahasil dalam

Realisasi PNBP Fluktuasi, Kemenkeu Waspadai Harga Komoditas

Jakarta – Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengungkapkan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami tren fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir.  Kondisi ini dipengaruhi berbagai faktor, utamanya fluktuasi harga komoditas. “PNBP trennya memang mengalami fluktuasi yang cukup tinggi. Jadi, cara mengelolanya juga tidak mudah. Bahkan, kita tidak mudah membuat proyeksi dan estimasi dalam