Land Rover Anies-Cak Imin Sempat Nunggak Pajak, Segini Nominalnya

Jakarta – Pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar melakukan konvoi saat pendaftaran ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis (19/10).  Rupanya, mobil Land Rover berwarna putih yang ditumpangi mereka dengan nomor polisi B 8165 HH diketahui sempat nunggak pajak.  Baca juga: Anies Muhaimin Jadi Pasangan Capres Cawapres Pertama Daftar ke KPU Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengakui

Catat! Empat Barang Impor Ini Bakal Kena Pajak Tinggi

Jakarta – Pemerintah merevisi ketentuan mengenai impor barang kiriman melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023. Dalam PMK tersebut, pemerintah menambahkan jenis komoditas yang dikenakan tarif most favored nation (MFN). Direktur Teknis Kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu, Fadjar Donny Tjahjadi mengatakan bahwa sebelumnya dalam PMK Nomor 199 tahun 2019, DJBC hanya mengenakan tarif

Penerimaan Pajak Digital Sudah Capai Rp13,87 Triliun dari 139 Perusahaan Pemungut

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PSME) atau pajak digital hingga Juli 2023 mencapai Rp13,87 triliun. Jumlah tersebut berasal dari Rp731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp5,51 triliun setoran tahun 2022, dan Rp3,73 triliun setoran tahun 2023. Penerimaan pajak tersebut berasal

Setelah Insentif PPN 1 Persen, Kini Giliran Pajak Impor CBU Mobil Listrik Bakal Dihapus

Jakarta – Pemerintah terus berupaya mempercepat terbentuknya ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Setelah memberlakukan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1 % untuk pembelian mobil listrik di Tanah Air, kali ini pemerintah berencana kembali memberikan pembebasan pajak pada impor mobil listrik secara utuh atau completely built up (CBU). Seperti dijelaskan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, pemerintah tengah

Catat! Ini Daftar Fasilitas Kantor yang Bakal Kena Pajak

Jakarta – Direktur Peraturan Perpajakan I DJP, Hestu Yoga Saksama mengatakan, pekerja yang menerima barang/kenikmatan dari kantor yang telah ditetapkan bisa menyebabkan penghasilan gaji bersih (take home pay) berkurang karena Pajak Penghasilan (PPh) yang dipotong akan meningkat. Hal ini, tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023 mengenai pajak natura. Batasan natura yang dikenakan pajak memiliki

Kemenkeu Terbitkan Aturan Pajak Natura, Ini Objek yang Dikecualikan

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan.  Peraturan pajak natura dan kenikmatan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan keadilan, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa