Kemenag Dorong Revisi Undang-Undang Haji Disahkan di 2024

Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) berharap agar revisi undang-undang (UU) penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dapat disahkan pada 2024 melalui rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, agar pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia ke depan bisa lebih maksimal. “Kita harap sih (disahkan 2024), biar kita bisa lebih cepat bergerak lagi, jadi bisa siap lagi dalam

Pro Kontra Revisi Qanun LKS, Ini Kata Bankir

Jakarta – Belakangan, pro kontra revisi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan pengembalian bank konvensional ke Aceh kian memanas. Di satu sisi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh melihat dinamika dan problematika pelaksanaan Qanun LKS bagi roda perekonomian bumi Serambi Mekkah. Di lain sisi, sejumlah pihak menilai wacana revisi tersebut sebuah langkah yang