OJK Terbitkan 2 Aturan Baru Penguatan BPR dan BPRS, Simak Isinya

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan dua aturan baru bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), yakni terkait penetapan status dan tindak lanjut pengawasan BPR dan BPRS serta kualitas aset BPR. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Santosa mengatakan dua POJK ini merupakan tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan

Pemerintah Terbitkan Keppres Biaya Haji 2024, Segini Besaran Tiap Embarkasi

Jakarta – Pemerintah resmi menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat.  Peraturan biaya haji 2024 tersebut diteken langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada 9 Januari 2024, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 UU

OJK Terbitkan 4 Aturan Soal Asuransi dan Dana Pensiun, Simak Detailnya

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan telah menerbitkan empat Peraturan OJK (POJK) terkait dengan perasuransian dan dana pensiun sebagai upaya penguatan pengaturan dalam mendorong transformasi kedua industri tersebut. Keempat POJK yang diterbitkan pada akhir 2023 yang lalu, salah satunya adalah POJK Nomor 20 tahun 2023 tentang Produk Asuransi yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan

OJK Segera Terbitkan Aturan Modal Minimum Perusahaan Asuransi, Simak Rinciannya

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya telah mengumumkan bahwa Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) tentang Perizinan dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi atau Reasuransi direncanakan terbit pada kuartal IV-2023. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menyatakan bahwa dalam ketentuan peningkatan permodalan bagi perusahaan asuransi atau reasuransi akan dibagi menjadi dua kelompok, yakni

OJK Akan Terbitkan 5 POJK Baru Hingga Akhir Tahun, Ini Bocorannya

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa, hingga akhir 2023 akan dilakukan penerbitan sembilan Peraturan OJK (POJK) sebagai aturan turunan dari Undang-Undang No. 4 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menyatakan bahwa hingga saat ini sebanyak empat POJK telah diterbitkan, di

Siap-Siap! OJK Segera Terbitkan Aturan Baru Pengelompokan Asuransi Berdasarkan Modal

Bali – Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menyatakan bahwa OJK akan merilis hasil revisi dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait Perizinan dan Kelembagaan Perasuransian dalam waktu dekat ini. Dalam POJK terkait Perizinan dan Kelembagaan Perasuransian yang baru, akan ada aturan yang mengatur soal modal minimum

BTN Terbitkan Sukuk Tapera Rp92 Miliar, Segini Tingkat Nisbah Yang Ditawarkan

Jakarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merilis Sukuk Mudharabah Jangka Panjang yang dilakukan Tanpa  Melalui Penawaran Umum  BTN I tahun 2023 Tahap I (sukuk Tapera) perdana. Hal ini dilakukan sejalan dengan proses bisnis kerjasama penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Tapera. Penerbitan sukuk Tapera tersebut berlandaskan Peraturan BP Tapera No 6 Tahun 2023

OJK Segera Terbitkan Aturan Dividen Perbankan, Intip Bocorannya!

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam waktu dekat akan menerbitkan aturan dalam upaya memperkuat penerapan tata kelola Bank Umum, terutama terkait dengan dividen perbankan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan bahwa, OJK melihat bahwa pengaturan terkait dividen bank ini perlu dilakukan sehubungan dengan fungsi pengawasan OJK. “Agar alokasi laba yang diperoleh

OJK Terbitkan Aturan Pemisahan Unit Syariah Asuransi dan Reasuransi

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi untuk semakin memperkuat pengaturan dan pengawasan industri perasuransian. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Santosa, mengatakan bahwa, penerbitan POJK tersebut merupakan tindak lanjut atas UU PPSK yang mengatur

Kemenkeu Terbitkan Aturan Pajak Natura, Ini Objek yang Dikecualikan

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan.  Peraturan pajak natura dan kenikmatan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan keadilan, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa